Hukuman haruslah dapat memberikan deterrent effect baik di sektor pidananya dan juga disektor perekonomian pelaku.

Kuasa hukum Pinangki menyatakan tidak ada peran Jaksa Agung ST Burhanuddin di kasus Djoko Tjandra.

Semua pelayanan masyarakat pencari keadilan itu terlayani.

Dengan pertimbangan telah menimbulkan disharmoni antar bidang tugas sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat.

Dengan pertimbangan telah menimbulkan disharmoni antar bidang tugas sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat.

Mahfud akan memanggil Jaksa Agung pekan depan.

Komnas HAM meminta Jaksa Agung untuk mengambil keputusan hukum jika meyakini pernyataannya itu.

Dua tersangka yang disidik dalam kasus ini adalah Rahmat Kadir dan Ronny Bugis.