Adamas Belva Syah Devara mengatakan di tengah pandemi corona seperti saat ini, bukan waktunya untuk saling menyerang dan mem-bully.

Indonesia memerlukan hingga 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dengan negara maju.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengupdate data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Stafsus Presiden Dini Shanti Purwono mengatakan, untuk menggugurkan kewarganegaraan WNI eks ISIS dibutuhkan Keputusan Menkumham.

Presiden Jokowi sendiri memberi isyarat tak setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS.

Tri Adianto menilai, secara jumlah 7 staf khusus tersebut kebanyakan.

Presiden Jokowi telah melantik tujuh staf khusus dari kalangan milenial.

Bahkan, kata dia, sangat jarang ada negara yang mempercayakan posisi stafsus Presiden kepada kalangan milenial.