Kumpulan Berita

Tax Amnesty.


Hot Issue
12 May 2026

Purbaya Beri Waktu 6 Bulan WNI Bawa Pulang Harta di Luar Negeri

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan waktu enam bulan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan harta kekayaan di luar negeri.

Hot Issue
12 May 2026

Tegur DJP,  Purbaya: Tak Ada Tax Amnesty Jilid II 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait adanya rencana pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Langkah ini diambil guna meredam kekhawatiran masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak.

Hot Issue
11 May 2026

Purbaya Sebut Tax Amnesty Berbahaya bagi Kemenkeu dan Orang Pajak, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan risiko dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Hot Issue
11 May 2026

Purbaya Tegaskan Tak Ada Pajak Baru yang Ganggu Pengusaha

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak mengeluarkan kebijakan perpajakan yang dapat menghambat pertumbuhan dunia usaha di Indonesia.

Hot Issue
11 May 2026

Purbaya Tegur DJP, Tegaskan Tak Ada Tax Amnesty Jilid II

Purbaya Yudhi Sadewa menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul adanya rencana pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II.

Hot Issue
27 November 2025

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Pengecilan Pajak, Purbaya: Saya Enggak Ikut Campur

Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kasus yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai dugaan kasus pengecilan pajak.

Hot Issue
14 October 2025

Purbaya Tak Dukung Pengampunan Pajak Dilakukan Secara Reguler

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak bila program pengampunan pajak atau tax amnesty kembali dilakukan

Hot Issue
14 October 2025

Purbaya Tolak Tax Amnesty Jilid III: Banyak yang Kibulin Pajak! 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan penolakannya terhadap program pengampunan pajak atau tax amnesty jika dilakukan secara reguler. Hal ini karena tax amnesty jilid III kembali dibahas di parlemen pada akhir 2024 lalu