Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 13.567 permasalahan senilai Rp8,97 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada 5 provinsi yang mempunyai kapasitas fiskal terbesar di Indonesia.

Otonomi daerah yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun ternyata belum menimbulkan dampak positif terhadap pendapatan suatu daerah.

Salah satu potensi kerugian yang menjadi sorotan adalah perjalanan dinas ganda dan tidak sesuai ketentuan yang dilakukan kementerian

BPK telah berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp4,38 triliun

Komisi XI berencana memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperoleh penjelasan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 kepada DPR RI.