Tito karnavian

SE bernomor 440/3929/SJ tanggal 18 Juli 2021 itu ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Uangnya ada tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid.

Prinsip utama bansos ini kita harapkan tidak usah menunggu dari pusat.

Mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Ini masalah kendali sosial, kendali masyarakat cukup banyak se-Jawa Bali.

Tentang PPKM Darurat Jawa-Bali, itu akan kami tuangkan dalam bentuk regulasi, tadi disepakati Intruksi Mendagri.

Rekan-rekan sudah mengerti soal teorinya dan lain-lain, sehingga rekan-rekan saya minta aktif turun.

Hal itu menyusul protes warga Bali lantaran tanggal tersebut bertepatan dengan upacara keagamaan, yakni Galungan.