tni

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menegaskan TNI tidak memiliki kewenangan melaporkan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.

Pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho, menilai Presiden Prabowo Subianto mampu meredakan ketegangan antara TNI dan Ferry Irwandi.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyoroti sikap sejumlah Jenderal TNI yang melakukan konsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kebebasan sipil.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar TNI membuka dialog dengan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa TNI tidak bisa melaporkan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, terkait dugaan pencemaran nama baik.

Selain bertugas menjaga keamanan, patroli simpatik ini juga membawa misi sosial.

Danpomdam Jaya Kolonel CPM Donny Agus membenarkan adanya dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank BUMN di Jakarta Pusat, berinisial MIP (37).

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Mabes TNI menjelaskan secara terbuka, tentang tindakan apa yang dilakukan oleh influencer Ferry Irwandi hingga dianggap melanggar hukum atau mengancam pertahanan siber.