Kumpulan Berita
Rano Karno mengatakan, operasional transportasi publik di Ibu Kota yang sempat mengalami kerusakan imbas demo ditargetkan selesai diperbaiki pekan ini.
Pramono Anung akan menjatuhkan sanksi tegas kepada setiap ASN Pemprov DKI yang tidak naik transportasi umum.
Aturan transportasi umum diwajibkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI. Sementara pemakaian produk lokal diwajibkan untuk PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Kemenhubmenetapkan alokasi anggaran kegiatan buy the service atau subsidi angkutan massal bus perkotaan tahun 2025 sebesar Rp177,49 miliar.
Pengelolaan Teman Bus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali beralih ke pemerintah daerah (pemda) masing-masing per Januari 2025.