Truk ODOL .

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bersama stakeholders terkait melakukan evaluasi kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama periode angkutan Lebaran 2026/1447 H. Bagi perusahaan yang melanggar kebijakan tersebut diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan hingga pembekuan izin.

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor serta hasil evaluasi yang menemukan masih terjadinya sejumlah masalah dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan.

Pengawasan dan integrasi sistem penimbangan kendaraan bermotor untuk menangani permasalahan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).

Untuk mengurangi jumlah dan fatalitas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan ODOL diperlukan upaya digitalisasi dan integrasi antar para pemangku kepentingan.

Kementerian Perhubungan menilai jembatan timbang kurang efektif dalam menangani masalah truk Over Dimension Over Load (ODOL)

Pemerintah menunda penegakan kebijakan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) hingga tahun 2027.

Kemenhub menyiapkan strategi guna meminimalisir pungutan liar (pungli) terhadap angkutan barang yang masih kerap terjadi. Bahkan pungli Truk ODOL tembus hingga Rp150 juta per tahun.

Pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan kendaraan over dimension over loading (ODOL), tetapi juga berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan para pengemudi.