UU BUMN.

RUPSLB PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang diselenggarakan pada Senin (29/12/2025) telah menyetujui tiga mata acara.

Presiden Prabowo Subianto melantik Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN, menandai transformasi dari Kementerian BUMN. Revisi UU BUMN membawa perubahan signifikan, termasuk status baru lembaga dan fokus pada efisiensi pengelolaan.

RUU BUMN disahkan menjadi UU, membentuk Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) dan melarang menteri rangkap jabatan. UU ini juga mengatur dividen saham seri A, kesetaraan gender, dan perpajakan BUMN.

Inisiatif pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Tama Satrya Langkun menegaskan secara konsisten mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto dalam upaya memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang BUMN (RUU BUMN) menjadi UU BUMN disambut baik oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Erick Thohir memastikan hasil Rancangan Undang-Undang (RUU) atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN membuat pembubaran atau penutupan perusahaan jadi lebih cepat.

Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi diubah setelah bertahan selama lebih 22 tahun tanpa pembaharuan.