Kumpulan Berita
Penyusunan UU Ketenagakerjaan baru perlu menyiapkan bahan/materi untuk dibahas bersama DPR
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, bahwa pihaknya bersama pemerintah akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Hal ini ia sampaikan usai menerima audiensi para buruh di ruang rapat Komisi V DPR RI, Selasa (30/9/2025).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkeadilan untuk semua pihak. UU Ketenagakerjaan yang baru harus menjawab tiga kepentingan sekaligus, yakni perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh, iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha, dan fondasi ekonomi yang kuat.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar keputusannya meminta pembentuk Undang-undang (UU) yakni pemerintah dan DPR.
Airlangga Hartarto buka suara soal putusan MK mengabulkan gugatan buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).