UU P2SK.

Pengesahan UU P2SK dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing sekaligus kedaulatan ekosistem kripto nasional.

Koalisi Sipil Danantara Monitor kepada Financial Action Task Force mengenai ketentuan Pasal 50A Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri.

Di tengah pesatnya adopsi aset digital di Tanah Air, isu transparansi bursa kripto kembali menjadi sorotan utama.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan.

Anggito Abimanyu dilantik sebagai Ketua LPS, menggantikan Purbaya. LPS akan memiliki mandat baru di sektor asuransi melalui UU P2SK. LPS berperan dalam penyelamatan lembaga keuangan bermasalah, khususnya perbankan dan asuransi.