UU P2SK

Anggito Abimanyu dilantik sebagai Ketua LPS, menggantikan Purbaya. LPS akan memiliki mandat baru di sektor asuransi melalui UU P2SK. LPS berperan dalam penyelamatan lembaga keuangan bermasalah, khususnya perbankan dan asuransi.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) siap mengeksekusi Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan berlaku pada 12 Januari 2028

OJK membeberkan bahwa sejumlah alasan dibentuknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kalau adanya sedikit gangguan terhadap perbankan masyarakat (para nasabah) sudah komplain.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa UU P2SK dapat memperkuat perlindungan terhadap konsumen.

Sri Mulyani menceritakan kelahiran UU P2SK sangat dipengaruhi oleh latar belakang historis yang dialami Indonesia

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki membahas soal adanya UU P2SK.

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dinilai bertentangan dengan UU Polri.