Penghasilan kena pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Pemerintah segera mengenakan pajak pada pekerja yang mendapat fasilitas dari perusahaan.

Pemerintah melakukan penambahan lapisan kebijakan daftar penghasilan kena pajak mulai dari 5%.

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU HPP.

Pemerintah memastikan pemangkasan pajak perusahaan menjadi 20% batal

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako hingga jasa pendidikan batal dipungut.