Perludem pernah mengusulkan Pemilu dibagi jadi dua, yaitu pemilu serentak secara nasional dan lokal.

Baleg DPR telah menetapkan 50 RUU yang masuk dalm daftar Prolegnas prioritas tahun 2020 untuk direvisi

Revisi UU Pilkada tidak akan digunakan untuk aturan hukum Pilkada 2020 karena prosesnya sudah berjalan.

Menurut Misbakhun, Pilkada Langsung cenderung melahirkan politik uang dan mahar politik.