Wakil Menteri

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono memberikan responnya terkait dengan polemik rangkap jabatan.

Gugatan uji materiil dengan perkara nomor: 80/PUU-XVII/2019 sebelumnya diajukan oleh dua pemohon.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemangkasan jabatan eselon III-IV dilakukan agar pemerintah.

Gugatan ke MK ini salah alamat, karena presiden menunjuk wamen itu bagian hak dan kewenangan presiden.

Dalam era demokrasi, wajar ada respons publik yang diambil pemerintah.

Posisi 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju digugat ke MK.

Wakil Sekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay menyinggung keseriusan Presiden Jokowi yang ingin meramping birokrasi di periode keduanya.

Partai NasDem enggan banyak berkomentar ihwal wacana Presiden Jokowi yang menambahkan enam kursi jabatan Wakil Menteri.