Kumpulan Berita

Wakil Menteri.


Sekolah
4 December 2025

Wamen Fajar: Pendidikan Bermutu Harus Bisa Diakses Semua Anak Indonesia

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara. Hal itu disampaikan dalam dialog bersama pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pemerintah daerah.

Hot Issue
3 October 2025

Badan Pengatur BUMN Disahkan, Menteri Dilarang Rangkap Jabatan

RUU BUMN disahkan menjadi UU, membentuk Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) dan melarang menteri rangkap jabatan. UU ini juga mengatur dividen saham seri A, kesetaraan gender, dan perpajakan BUMN.

Hot Issue
4 September 2025

Larangan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Bos Danantara: Kita Ikuti

CEO Danantara, Rosan Roeslani menyatakan akan mengikuti putusan MK yang melarang wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. MK memberikan tenggang waktu 2 tahun untuk penyesuaian.

Hot Issue
30 August 2025

Istana Buka Suara soal MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris

Istana merespons putusan MK yang melarang wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris. Pemerintah akan mempelajari putusan tersebut dan berkoordinasi dengan Presiden untuk tindak lanjut.

Hot Issue
28 August 2025

Dilarang MK, Ini Daftar 33 Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan

Daftar 33 wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan. Mahkamah Konstitusi (MK) melarang adanya rangkap jabatan oleh wamen.

Hot Issue
28 August 2025

Reaksi Istana soal MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris

Mensesneg merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan

Hot Issue
7 August 2025

Wamen PU Curhat 31 Ribu Dapur MBG Tak Kunjung Dibangun: Belum Ada Uangnya

Wakil Menteri PU masih menunggu proses pencairan anggaran untuk menggarap 31 ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

Nasional
24 July 2025

Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Istana: Tidak Menyalahi Putusan MK

Karena beberapa hari terakhir terjadi polemik terkait rangkap jabatan yang disebut-sebut landasan hukumnya termuat dalam putusan MK.