Wantimpres

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kabar dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ia pun langsung membantah kabar tersebut dan menyatakan ingin tetap berada di Solo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman eks anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Djan Faridz

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut, pimpinan partainya tak mau menjabat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dalam rancangan undang-undang (RUU) tentang Wantimpres, tidak lagi diatur berapa banyak keanggotaan dari lembaga tersebut.

Panitia Kerja (Panja) RUU Watimpres DPR RI bersama Pemerintah menyepakati tak ubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Pemerintah mengusulkan agar jabatan "Ketua" Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dapat digilir. Panja RUU Nomor 19 tahun 2006 tentang Wantimpres pun menyepakati usulan tersebut.

DPR menyetujui RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres menjadi RUU inisiatif DPR.

Sejumlah pakar hukum menilai bahwa usulan perubahan nomenklatur ini seperti ingin menghidupkan kembali zaman Orde Baru.