WFH.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah segera mengumumkan kebijakan work from home (WFH) sebagai respons atas dampak konflik di Timur Tengah yang kian memanas.

Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan ditetapkan pada bulan Maret ini.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal meskipun ada rencana penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai diterapkan setelah Lebaran demi hemat BBM.

Rencana pemerintah untuk memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) reguler pasca-Lebaran 2026 guna menekan konsumsi BBM mendapat catatan.

Pemerintah sedang mematangkan rencana pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home / WFH)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah potensi terganggunya pasokan minyak mentah

Kebijakan ini ditargetkan untuk sektor-sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.