WTP

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan BPK.

Prabowo Subianto menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI tahun 2022.

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN TA 2022

Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Slamet Edy Purnomo menjalani fit and proper test.

Kemhan memenuhi syarat untuk menerima DIPA secara langsung karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Mahfud menegaskan, tidak semuanya kantor yang meraih WTP dari BPK tak ada koruptor di dalamnya.

Bakamla selama dua tahun berturut-turut meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

BPK berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara yang ditetapkan melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017