Share
Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Luhut Blak-blakan Ada 'Tikus' di Balik Bisnis Minerba RI

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Rabu 09 Maret 2022 10:21 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 09 620 2558647 luhut-blak-blakan-ada-tikus-di-balik-bisnis-minerba-ri-7ir844l0Vn.jpg Luhut sebut ada 'tikus' di bisnis minerba RI. (Foto: Okezone)

JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan masih ada sejumlah koruptor atau 'tikus-tikus' di balik bisnis nikel dan Minerba di Indonesia.

Luhut mengatakan, ada oknum-oknum yang melakukan tindakan korupsi pada tata niaga nikel lokal dari segi sistem Pengelolaannya.

“Jadi dalam bisnis ini, saya lihat masih ada tikus-tikus yang perlu kita selesaikan, karena itu kita akan bangun sistem yang tak boleh dilanggar,” kata Menko Luhut dalam peluncuran SIMBARA secara virtual, Selasa (8/3/2022).

 BACA JUGA:Menko Luhut Pamer Sistem Cegah Korupsi di Sektor Minerba

Dengan dibangunnya sistem Mineral dan Batu bara (SIMBARA), Pemerintah berharap dapat mencegah korupsi setoran mineral dan batu bara (minerba).

“Jadi sistem terintegrasi tersebut bisa menjadi sarana untuk memantau proses perdagangan, termasuk perizinan minerba dari hulu ke hilir,” urainya.

Untuk pengembangan SIMBARA pun telah mengidentifikasi celah-celah rawan korupsi sekaligus menutupnya dengan berbagai mekanisme baru.

Di mana mulai dari pengenaan blokir otomatis, dan pergerakan batu bara di pintu mana saja jika ditemukan dokumen yang tidak konsisten.

“Ini hal nyata upaya pencegahan korupsi berbasis elektronik," jelasnya.

 BACA JUGA:Menteri Bahlil Cabut 108 Izin Usaha Minerba, Mayoritas di Kalimantan Timur dan Riau

Luhut menjelaskan, peluncuran SIMBARA menjadi momentum bagi kementerian/lembaga untuk bekerja secara terintegrasi.

“Saya minta permulaan sejarah baik ini dituntaskan sampai semua penyesuaian regulasi, proses bisnis, dan perubahan manajemen serta penguatan instansi dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga meminta kepada Kepala KPK dan tim Stranas Pencegahan Korupsi untuk terus mengawal dan memberikan supervisi atas pengelolaan SDA di Indonesia,” pintanya.

"Saya minta tim teknis untuk segera menindaklanjuti, analisis data, dan perbaikan serta penegasan konsekuensi jika dipastikan ireguleritas tersebut ada kecurangan. Saya minta tim ini betul-betul dikaji, didalami dan diambil tindakan,” harapnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini