"Di satu sisi Ditjen PSKDP melaksanakan pengawasan, mensuvervisi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan di Provinsi. Jadi kita kolaborasi. Saat ini dari target 700 pelaku usaha budi daya, kurang lebih 319 pelaku usaha sudah kita lakukan pengawasannya di lapangan," katanya.
Sambungnya, untuk tingkat kepatuhan, pelaku usaha budi daya pada semester ini telah mencapai 90%.
Selain itu, Adin menuturkan, terkait penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan sejauh ini efektif sebesar 93,81%. Terdiri dari penyelesaian penyidikan TPKP sebasar 97,54%, penyelesaian penanganan barang bukti 89,05%, dan penyelesaian penanganan awak kapal TPKP 91,12%.
Terakhir, perihal wilayah pengelolaan perikanan (WPP) NKRI yang KKP awasi sejauh ini sebanyak 6 WPP.
"Kenapa 6 WPP, karena dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya pengawasan kita membuat semacam urgensitas, kita melihat wilayah tersebut dari segi ancaman terjadinya ilegal fishing maka kita fokus di WPP tersebut," bebernya.
"Namun secara umum, secara konteks pengawasan, ada 11 WPP ini menjadi tanggung jawab Ditjen PSKDP untuk melaksanakan pengawasan dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan," pungkasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(ZWD)
