“Mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, sehingga pendidikannya rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah,” tutur Menko PMK.
Dalam menyelesaikan permasalan tersebut, kata Muhadjir, perlu dilakukan upaya kolaboratif dan sinergi atas ketiga strategi, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan.
“Pembangunan infrastruktur merupakan upaya dalam strategi mengurangi kantong kemiskinan, sementara melibatkan masyarakat merupakan strategi untuk mengurangi beban dan juga peningkatan pendapatan,” tuturnya.
Namun demikian, dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR tercatat telah menangani 55 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan 17 lokus dilakukan intervensi secara terintegrasi.
“Dengan tulus, Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya Kementerian PUPR dalam mengurangi kantong kemiskinan dan tentunya upaya tersebut sekaligus menyelesaikan persoalan stunting pada masyarakat rentan miskin,” kata Muhadjir.
Muhadjir berharap, Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR Tahun 2022, dapat menjadi titik temu dalam menyepakati sasaran maupun wilayah sehingga terbentuk keterpaduan dalam pembangunan sehingga berhasil guna untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Saya berharap sumbangan pupr dalam membangun Indonesia dan merealisasikan visi presiden terutama yang berkaitan dengan stunting kemiskinan ekstrem dan harus kita tangani sebaik-baiknya,” jelasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(kmj)
