JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan bahwa kapasitas produksi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) telah memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah setiap tahunnya. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 7,8 juta ton pada tahun 2023.
Sudin menjelaskan bahwa masih adanya persoalan dengan ketersediaan pupuk bersubsidi lebih disebabkan dengan alokasi yang ditetapkan tidak sebanding dengan kebutuhan yang diusulkan petani pada sistem pendataan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan).
“Permintaan pupuk dari petani se-Indonesia jumlahnya 23 juta ton kurang lebih, tetapi pemerintah hanya siap mensubsidi pupuk sebanyak 9 juta ton, maka kegaduhan terjadi,” ujar Sudin di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Untuk mengatasi masalah ketersediaan, khususnya bagi petani yang tidak mendapatkan alokasi subsidi pupuk, Sudin mengaku telah meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk membangun kios komersil atau non-subsidi. Pria yang berasal dari Fraksi PDIP ini meminta Pupuk Indonesia membangun kios non-subsidi sebanyak 1.000 kios di seluruh Indonesia.
“Lalu petani komplain pupuk langka maka saya perintahkan kepada PI dan anak perusahaannya untuk membuat kios pupuk komersil atau non subsidi. Jadi kalau yang subsidi nggak dapet dia bisa beli non subsidi,” tambahnya.
Follow Berita Okezone di Google News
