DJP

Pertanyaan mengenai kesesuaian antara kewajiban perpajakan dan nilai-nilai keagamaan kerap muncul di tengah masyarakat,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71/2026) yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 dan berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026.

Kemenkeu melaporkan perkembangan pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk memprosedurkan pencairan restitusi pajak secepat mungkin. Pengembalian hak kelebihan pembayaran pajak tersebut ditujukan khususnya bagi sektor penopang perekonomian, seperti industri padat karya dan UMKM.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia Printer Meterai Teraan Digital.

Dasto menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme para perwakilan Wajib Pajak, baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom.

Gelombang mutasi ratusan pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuai polemik internal.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto akan membatalkan rotasi pejabat yang terindikasi masuk tanpa melalui proses seleksi resmi.