Kumpulan Berita
Doli mengatakan bahwa draf RUU ditargetkan rampung pad aakhir tahun ini.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan, Panja RUU Pemilu tengah mengkaji sejumlah isu untuk perbaikan dan penataan kelembagaan KPU dan Bawaslu. Salah satu isu yang dipertimbangkan yakni penambahan dua anggota KPU dan Bawaslu.
Panja RUU Pemilu DPR telah menetapkan 10 isu strategis yang akan dibahas. Isu strategis ini menjadi dasar untuk merancang draf RUU Pemilu. Selain itu, draf RUU Pemilu ditargetkan rampung untuk disahkan menjadi produk Undang-Undang (UU) pada Desember 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima memastikan Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu akan dibentuk sebelum masa reses atau awal bulan depan. Hal ini ditujukan untuk membahas segala masukan yang ada dalam RUU Pemilu.
Saat ini, Komisi II DPR memiliki fokus untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali, dari partai politik yang menjadi bagian dari peserta Pemilu.
Sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 1 persen.
Ferry mengingatkan partai parlemen agar merumuskan ambang batas parlemen berlandaskan kondisi sistem proporsional yang ada.
Saan Mustopa menjelaskan, DPR hingga saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum masuk ke tahap pembahasan.