Kumpulan Berita

uu pemilu.


Nasional
26 October 2026

Komisi II DPR: Revisi UU Pemilu Ditargetkan Rampung Paling Lambat Maret 2027

Doli mengatakan bahwa draf RUU ditargetkan rampung pad aakhir tahun ini.

Nasional
23 October 2026

RUU Pemilu, DPR Pertimbangkan Anggota KPU-Bawaslu Ditambah Jadi 9 Orang

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan, Panja RUU Pemilu tengah mengkaji sejumlah isu untuk perbaikan dan penataan kelembagaan KPU dan Bawaslu. Salah satu isu yang dipertimbangkan yakni penambahan dua anggota KPU dan Bawaslu.

Nasional
5 October 2026

Panja Tetapkan 10 Isu Strategis RUU Pemilu, Ditargetkan Rampung Desember

Panja RUU Pemilu DPR telah menetapkan 10 isu strategis yang akan dibahas. Isu strategis ini menjadi dasar untuk merancang draf RUU Pemilu. Selain itu, draf RUU Pemilu ditargetkan rampung untuk disahkan menjadi produk Undang-Undang (UU) pada Desember 2026.

Nasional
22 September 2026

Komisi II DPR Pastikan Panja RUU Pemilu Terbentuk Sebelum Reses

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima memastikan Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu akan dibentuk sebelum masa reses atau awal bulan depan. Hal ini ditujukan untuk membahas segala masukan yang ada dalam RUU Pemilu.

Nasional
6 June 2026

Komisi II Akan Minta Masukan ke Parpol Nonparlemen soal RUU Pemilu

Saat ini, Komisi II DPR memiliki fokus untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali, dari partai politik yang menjadi bagian dari peserta Pemilu.

Nasional
11 May 2026

Usul PT 1 Persen, GKSR: Partai Besar Nggak Perlu Takut!

Sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 1 persen.

Nasional
11 May 2026

GKSR Perjuangkan Parliamentary Threshold Cerminkan Sistem Proporsional

Ferry mengingatkan partai parlemen agar merumuskan ambang batas parlemen berlandaskan kondisi sistem proporsional yang ada.

Nasional
1 May 2026

RUU Pemilu Belum Dibahas, DPR Pertimbangkan Putusan MK hingga Kajian Parpol

Saan Mustopa menjelaskan, DPR hingga saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum masuk ke tahap pembahasan.