DJP

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pembayaran pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurangan kewajiban pembayaran pajak periode 2016-2020. Kasus ini melibatkan oknum pegawai DJP dan telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana memperluas akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang mencakup rekening digital dan uang elektronik milik masyarakat Indonesia mulai 2026.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sebagian permasalahan pada sistem administrasi perpajakan nasional atau Coretax telah berhasil diselesaikan.

Direktorat Jenderal Pajak mengusut dugaan oknum pegawai di KPP Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten, yang memalak wajib pajak.

11,2 juta di antaranya merupakan wajib pajak karyawan, sementara 2,2 juta lainnya adalah pekerja bebas atau nonkaryawan.

Pemerintah tengah memburu 200 penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp60 triliun. Para penunggak ini merupakan wajib pajak kategori prominent yang terus dikejar hingga akhir 2026.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memecat sejumlah pegawai DJP karena pelanggaran integritas berat, terutama menerima uang di luar kewenangan. Langkah ini bagian dari upaya membersihkan DJP dari praktik kecurangan. (179 karakter)