Kumpulan Berita

Djp


Hot Issue
5 April 2026

Bayar Pajak dari Mana Saja, Kini Bisa via ATM hingga E-Wallet

Pemerintah terus memperluas kemudahan layanan pembayaran pajak daerah melalui berbagai kanal digital yang modern dan mudah diakses masyarakat.

Hot Issue
31 March 2026

Setoran Pajak Digital RI Capai RP48,11 Triliun hingga Februari 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun hingga 28 Februari 2026.

Hot Issue
30 March 2026

H-2 Batas Akhir SPT, Pelaporan Tembus 9,75 Juta dan Aktivasi Coretax Terus Naik

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24:00 WIB, total laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 yang telah diterima mencapai 9.751.452 SPT.

Hot Issue
16 March 2026

DJP: 16,3 Juta Wajib Pajak Aktivasi Akun Coretax, Pelaporan SPT Capai 8,1 Juta

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis data terbaru mengenai capaian pelaporan SPT Tahunan PPh dan aktivasi sistem perpajakan terbaru. Hingga tanggal 15 Maret 2026 pukul 24:00 WIB, tercatat sebanyak 8.125.023 SPT telah resmi dilaporkan untuk Tahun Pajak 2025.

Hot Issue
12 March 2026

Penerimaan Pajak Rp245,1 Triliun hingga Februari 2026, Naik 30,4 Persen

Realisasi setoran pajak neto tersebut merangkak naik menyentuh level Rp245,1 triliun

Smart Money
9 March 2026

Cara Cek dan Bayar Denda jika Terlambat Lapor SPT Tahunan 2026

Cara cek dan bayar denda jika terlambat lapor SPT Tahunan 2026.batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) pada 31 Maret 2026

Hot Issue
6 March 2026

DJP Pastikan Data Transaksi Kartu Kredit dari 27 Bank Aman

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan jaminan keamanan atas kerahasiaan data wajib pajak, menyusul pemberlakuan aturan baru yang mewajibkan perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah.

Hot Issue
6 March 2026

Soal Pajak THR ASN dan Swasta, Ini Penjelasan DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi ASN, TNI, dan Polri tidak hanya eksklusif bagi pegawai pemerintah, melainkan juga tersedia bagi sektor swasta melalui mekanisme yang berbeda.