Kumpulan Berita

Djp


Hot Issue
6 May 2026

Tak Lapor SPT Didenda Rp100.000, Ada Surat Tagihan Pajak dari Coretax

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi telah berakhir pada 30 April 2026. Didenda Rp100.000.

Hot Issue
1 May 2026

Laporan SPT Tahunan Tembus 13 Juta hingga 30 April 2026

DJP mencatat sebanyak 13.056.881 SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah resmi dilaporkan oleh para wajib pajak (WP)

Hot Issue
1 May 2026

Lapor SPT Tahunan Badan Diperpanjang hingga 31 Mei 2026, Sanksi Telat Dihapus

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 31 Mei 2026.

Hot Issue
30 April 2026

Batas Lapor SPT Pajak Hari Ini, DJP Catat Pelaporan Capai 12,6 Juta

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 12.639.279 SPT.

Hot Issue
29 April 2026

Setoran Pajak Digital RI Capai RP50,51 Triliun di Kuartal I-2026 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun di kuartal pertama (Q1) 2026 hingga 31 Maret 2026.

Hot Issue
21 April 2026

Pemerintah Akan Pungut PPN Jalan Tol 2028

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol, yang diproyeksikan mulai berlaku pada tahun 2028.

Hot Issue
17 April 2026

Pemerintah Bakal Tanggung PPh 21 di 2026, Ini Kriteria Pekerja dan Perusahaan yang Bebas Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendorong para pelaku industri untuk memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Saat ini, pemerintah menyiapkan Rp500 miliar untuk menanggung pajak yang dibebankan kepada pekerja.

Hot Issue
17 April 2026

Pemerintah Siapkan Aturan Baru Restitusi Pajak, Berlaku Mulai Mei

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menekankan soal pembaruan kebijakan mengenai pengembalian pembayaran pajak atau restitusi berjalan hanya menyasar wajib pajak yang memang memiliki hak atas dana tersebut. Rencananya, aturan terbaru mengenai restitusi ini akan mulai diimplementasikan pada 1 Mei mendatang.