Kumpulan Berita

DPR RI.


Nasional
8 May 2026

DPR: Pendidikan Bukan Hanya untuk Segelintir tapi Hak Seluruh Anak Bangsa

Seluruh anak Indonesia yang kurang mampu berhak mendapatkan fasilitas hingga bantuan pendidikan dari pemerintah.

Nasional
4 May 2026

PDIP Tekankan Gotong Royong Politik Lewat Filosofi Sapu Lidi Ajaran Bung Karno

Romy juga menekankan pentingnya adaptasi strategi politik melalui pendekatan digital untuk menjangkau generasi muda (Gen Z).

Nasional
1 May 2026

DPR Buka Ruang untuk Buruh dalam Penyusunan UU Ketenagakerjaan Baru

Buruh diminta untuk "memasak" sendiri bahan awal regulasi tersebut sebelum dibahas bersama pemerintah dan parlemen.

Nasional
30 April 2026

Indonesia Peringkat Kedua Tahan Krisis Energi, DPR Soroti Transisi Bersih

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Nurdin Halid, menyoroti capaian Indonesia yang menduduki peringkat kedua sebagai negara paling tahan terhadap krisis energi, sebagaimana laporan terbaru J.P. Morgan.

Nasional
29 April 2026

Kubu Roy Suryo Cs Curhat Suratnya 3 Bulan Dicuekin Komisi III DPR

Pengacara Roy Suryo, Refly Harun, mengungkap surat pengajuan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus yang menersangkakan kliennya sudah tiga bulan lebih belum mendapat tanggapan dari Komisi III DPR RI. Untuk itu, pihaknya kembali menyurati Komisi III DPR RI.

Hot Issue
28 April 2026

Reaksi DPR soal Stok Beras RI Tembus hingga 5 Juta Ton

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman berhasil melakukan swasembada beras. Sebab, saat ini stok beras Indonesia sudah menembus hingga lebih dari 5 juta ton.

Hot Issue
26 April 2026

Transaksi Batu Bara DMO Didorong Gunakan Rupiah, Ini Alasannya

Transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik didorong mengggunakan Rupiah. Penggunaan Rupiah dinilai menjadi langkah strategis.

Nasional
25 April 2026

DPR: Tarik Pajak di Selat Malaka Bakal Timbulkan Konflik Baru

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai wacana pemerintah untuk membebankan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka perlu dikaji secara sangat hati-hati dan komprehensif, terutama dari aspek hukum internasional.