DPR RI.

Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk diteruskan ke tingkat pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam rapat kerja yang digelar Senin (20/7/2026), Panitia Kerja (Panja) RUU PFII menyatakan seluruh pembahasan tingkat I telah rampung dan siap dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn) Trenggono buka suara soal wacana efisiensi jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rencana tersebut, anak-anak dari keluarga mampu atau yang masuk kategori Desil 8-10 tidak lagi menjadi penerima manfaat seperti sebelumnya.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan pihaknya masih memiliki tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Nilai tunggakan tersebut mencapai Rp1,609 triliun dan akan diselesaikan melalui mekanisme DIPA Tahun Anggaran 2026.

Komisi III DPR RI buka suara terkait belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, salah satu poin krusial dalam pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah batas kewenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan ini saat berlaku nanti.

Ditegaskannya, permintaan ini selaras dengan keinginan masyarakat agar penyidik yang menangani kasus ini bisa benar-benar independen.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Cucun mengatakan DPR akan terlebih dahulu menggelar Bamus sebelum mengulas RUU Pemilu.