Kumpulan Berita
Ketua DPR RI Puan Maharani mengangkat isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional,
Polemik tambang di Raja Ampat terus bergulir hingga DPR RI turun tangan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto batalkan izin tambang di gugus pulau Raja Ampat, Selasa (10/06/2025).
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam meminta Pemerintah mengevaluasi sistem penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), agar aktivitas tambang tidak melanggar aturan seperti yang terjadi di Raja Ampat.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti meyakini, negara mampu memberikan layanan pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan SD-SMP di Indonesia.
Masyarakat menantikan hasil evaluasi dan verifikasi tambang di Raja Ampat. Pasalnya lokasi tambang tersebut mengancam kerusakan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan, pihaknya akan kembali menggelat rapat terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP), pada Selasa 17 Juni 2025 mendatang.
Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar mendesak, pemerintah untuk tidak hanya menghentikan sementara aktivitas tambang di Raja Ampat