Kumpulan Berita
DPR RI
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan parlemen telah menerima 6.297 pengaduan masyarakat.
DPR dan Pemerintah Sahkan 16 RUU Menjadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan legislatif bersama pemerintah telah mengesahkan 16 RUU menjadi UU sepanjang masa sidang 2024-2025.
Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang (UU).
LPSK Ungkap Tiga Ancaman Teror ke Keluarga Arya Daru
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendampingi keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan dalam menyampaikan pernyataan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI. Pendampingan ini merupakan bagian dari penelaahan permohonan yang diterima LPSK dari enam anggota keluarga korban pada 10 September 2025.
DPR dan Pemerintah Sepakat Ringankan Sopir Logistik: Gratis SIM hingga Beasiswa untuk Anak
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah, untuk tidak memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dan B2 bagi sopir truk logistik.
Besok, RUU BUMN Bakal Disahkan di Rapat Paripurna DPR
Dasco mengatakan, RUU tersebut banyak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci poin-poin yang diubah sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut.
Mushala Ponpes Al Khoziny Ambruk, DPR Minta Investigasi Proses Pembangunan
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan duka mendalam atas musibah ambruknya musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
DPR dan Gubernur BI Gelar Rapat Tertutup, Bahas Apa?
Rapat Kerja (Raker) antara Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, pada Rabu (1/10/2025) siang, diputuskan untuk digelar secara tertutup. Keputusan ini diambil oleh Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun setelah meminta persetujuan dari seluruh anggota.