DPR RI.

Rasa haru sangat dirasakan saat UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) disahkan DPR hari ini. Betapa tidak, perjuangan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil sudah memakan waktu lebih dari 20 tahun sejak dicanangkan pada 2004 lalu.

Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi disahkan menjadi undang-undang, setelah mendapat persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada rapat paripurna DPR, Selasa (21/4/2026).

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti insiden baku tembak di Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menewaskan 12 warga sipil. Ia meminta pemerintah untuk membentuk tim investigasi yang terdiri dari pemerintah daerah, pusat, serta aparat penegak hukum untuk mengusut insiden tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (Raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR, bersama pemerintah dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT), Senin (20/4/2026) malam.

Rapat digelar secara tertutup untuk umum agar Komisi X bisa mengeksplorasi kasus lebih mendalam.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengancam memblokir Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia. Namun, ia meminta Komdigi untuk mengedepankan pendekatan komunikatif dan persuasif.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti isu akses lintas udara di langit Indonesia bagi pesawat Amerika Serikat (AS) harus dikaji dengan hati-hati. Ia mengingatkan pemerintah harus menempatkan perspektif hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis.

Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).