DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang di balik operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta pengusutan tidak hanya menyasar pelaku langsung, tetapi juga pihak yang diduga memerintahkan hingga memanfaatkan hasil penyadapan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal, yang menyeret Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya kepada Polri.

Secara keseluruhan, RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang terdiri dari 12 bab dan 93 pasal dengan materi mencakup asas pembentukan UU hingga partisipasi masyarakat.

Habiburokhman kemudian secara khusus menyoroti potensi adanya tindakan ilegal hingga dugaan pembangkangan atau insubordinasi yang dilakukan Listyo Sigit Cs.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengatakan, Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjadi momentum untuk membenahi sistem transportasi nasional. Ia pun mendorong pembaruan regulasi mampu menjawab persoalan angkutan logistik melebihi kapasitas atau over dimension over loading (ODOL), kesiapan ekosistem kendaraan listrik, serta kepastian hukum transportasi daring.

Mafirion menekankan perlunya memperhatikan dampak psikologis yang mungkin dialami para santriwati dari penggerebekan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI, Dewi Juliani, mendesak Polda Riau mengusut tuntas jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga ke pemasok dan penadah. Desakan ini disampaikan menyusul penangkapan puluhan orang terkait dugaan penyelewengan BBM bersubsidi dalam sepekan terakhir.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan bahwa ancaman narkoba terhadap generasi muda kini dapat datang dari berbagai negara. Hal itu disampaikan menyusul pengungkapan kasus penyelundupan 1,16 ton ketamin yang digagalkan tim gabungan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di perairan Sumatera Utara (Sumut).