Industri Tembakau.

Penyesuaian kebijakan juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap rantai pasok, termasuk pemasok bahan baku, distributor, dan petani.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah peredaran rokok ilegal yang tidak tercatat dalam data resmi industri.

Peredaran rokok ilegal dinilai telah menjadi persoalan serius karena tidak hanya menggerus kinerja industri hasil tembakau (IHT) legal, tetapi juga berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja hingga penerimaan negara dan pendapatan asli daerah (PAD).

FSP RTMM SPSI Jawa Timur menyatakan kekhawatiran terhadap rencana kebijakan pembatasan kadar nikotin dan tar yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28.