Kumpulan Berita
FSP RTMM SPSI Jawa Timur menyatakan kekhawatiran terhadap rencana kebijakan pembatasan kadar nikotin dan tar yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28.
Para pengusaha industri hasil tembakau meminta pemerintah pusat memberikan pembinaan dan dukungan kepada industri hasil tembakau (IHT)
Menkeu Purbaya memilih mengembangkan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai solusi rokok ilegal daripada pemusnahan. Langkah ini bertujuan membina pengusaha kecil dan menciptakan persaingan yang adil di industri tembakau.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif dan pelaku ekonomi.
Industri Hasil Tembakau (IHT) kini menghadapi tekanan berat imbas kebijakan di sektor tembakau.
Rencana penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) harus dapat mempertimbangkan keberlangsungan.
Apindo menegaskan perlunya langkah deregulasi yang nyata dari pemerintah untuk menyelamatkan industri padat karya.
Aturan tembakau disepakati untuk direvisi. Sementara, rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) 2026 ditolak