Kumpulan Berita
Aturan tembakau disepakati untuk direvisi. Sementara, rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) 2026 ditolak
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan tren positif sepanjang kuartal pertama 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) terus menuai kontroversi sehingga muncul desakan deregulasi.
Para buruh khawatir kembali adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di industri tembakau.
Saleh Husin menegaskan bahwa produsen rokok ilegal berpotensi memanfaatkan kebijakan kemasan polos.
Pembatasan zona berjualan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang tertuang dalam Peraturan.
Rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dinilai akan berdampak besar.