Kasus Kuota Haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terus menghitung jumlah kerugian negara (KN) yang disebabkan kasus dugaan korupsi kuota haji.

KPK mendalami dugaan aliran uang dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) ke sejumlah oknum di Kementerian Agama (Kemenag) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

Anggota DPRD Mojokerto, Rufis Bahrudin, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/10/2025). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dan penetapan kuota haji tahun 2023??"2024 di Kementerian Agama (Kemenag).