Kumpulan Berita
UMKM di Jakarta menolak Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR)
Larangan penjualan lolos dalam salah satu pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) menuai pro dan kontra.
Hal itu sekaligus menjawab keresahan pedagang usaha kecil soal pasal pelarangan penjualan rokok radius 200 meter.
Wakil Ketua Pansus KTR DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menyiapkan naskah akademis Ranpergub.
Pro kontra terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terus bergulir di masyarakat, termasuk kalangan pedagang kecil di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta ruang merokok tertutup ada di setiap fasilitas publik di Ibu Kota.
YLKI mengecam usulan gerbong khusus merokok di kereta api sebagai usulan 'ngawur' yang melanggar UU dan PP tentang Kawasan Tanpa Rokok. YLKI meminta KAI untuk mengabaikan usulan tersebut dan tetap menjaga kualitas layanan dengan kebijakan bebas asap rokok.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) agar tidak berdampak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).