KUHP Baru.

Setyo menegaskan bahwa unsur kerugian negara wajib dipertahankan dan dikembalikan sebagai ketentuan khusus dalam UU Tipikor.

MK menyatakan Pasal 240 dan 241 KUHP bertentangan dengan UUD 1945.

Otto mengatakan bahwa KUHP baru menghadirkan pendekatan yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kejaksaan Agung menyatakan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga mengedepankan pendekatan hati nurani dalam penanganan perkara. Hal itu termasuk penerapan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) untuk kasus-kasus ringan seperti pencurian sandal jepit.