Menteri Ham Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai meminta pengacara korban penyiraman air keras, Andrie Yunus, mengajukan kasasi. Hal ini menyusul putusan banding yang membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua anggota TNI.

Menteri HAM akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk penyelesaian damai.

Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM), Natalius Pigai membantah kabar yang beredar di media sosial yang menyebut dirinya mengajak masyarakat berbelanja hingga Rp1 juta setiap bulan untuk mendongkrak omzet Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Gugatan tersebut terkait dengan surat pengangkatan melalui perpindahan jabatan yang diterbitkan Menteri HAM Natalius Pigai.

Dia menegaskan, apabila nantinya ditemukan unsur kelalaian manusia yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum.

Pigai menyebut namanya digunakan untuk menyebarkan komentar kontroversial terkait berbagai isu mulai dari perang Iran-Israel hingga kasus Taufik Hidayat.

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan usulan terhadap Revisi UU Polri dimana dia menilai beberapa jabatan di kepolisian bisa diisi oleh sipil.

Menurutnya, keterlibatan profesional sipil dalam jabatan-jabatan tersebut merupakan praktik yang berkembang di berbagai negara demokratis modern.