Kumpulan Berita
Pajak Digital.
6 Fakta Pungutan Pajak Digital dari Potensi hingga Penunjukan Marketplace
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengesahkan pemberlakuan regulasi pemungutan pajak di platform digital. Per 1 Juli, otoritas perpajakan secara hukum menunjuk sejumlah perusahaan marketplace untuk bertindak sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas omzet penjualan yang diraih para pedagang daring (e-commerce).
DJP Bidik Pajak Digital Rp24 Triliun, Naik hingga Dua Kali Lipat
Mekanisme pemotongan otomatis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh pengelola platform marketplace.
idEA Dukung Aturan Pemungutan Pajak Digital, Ciptakan Persaingan Adil
Adapun idEA berharap DJP memberikan dukungan melalui penyediaan kanal informasi operasional, seperti help desk maupun panduan teknis
Pajak Fintech dan Kripto Tembus Rp52,85 Triliun hingga Mei 2026
Realisasi ini ditopang oleh empat pilar utama, yakni pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
Setoran Pajak Digital Tembus Rp52,04 Triliun, DJP Tunjuk Perplexity AI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan setoran pajak dari ekosistem digital nasional Rp52,04 triliun hingga 30 April 2026.
Setoran Pajak Digital RI Capai RP50,51 Triliun di Kuartal I-2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun di kuartal pertama (Q1) 2026 hingga 31 Maret 2026.
Setoran Pajak Digital RI Capai RP48,11 Triliun hingga Februari 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun hingga 28 Februari 2026.
Penerimaan Pajak dari Fintech hingga Kripto Capai Rp47,18 Triliun per Januari 2026
Penerimaan berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp36,69 triliun