Kumpulan Berita
Dede mengatakan bahwa e-voting bisa diterapkan untuk diaspora dan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri untuk memberikan kemudahan.
Pengalaman itu memberinya pemahaman mendalam mengenai demokrasi, tata kelola organisasi, hingga karakter sosial-politik masyarakat Jabar.
Langkah hukum ini diambil untuk mengakhiri status Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selama ini dianggap sebagai lex imperfecta.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan akan menggandeng partai non-parlemen untuk membahas ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Baginya, partai non-parlemen punya hak untuk eksis.
Menurut Benny, penguatan kapasitas anggota legislatif merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem demokrasi.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026), sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan berlangsung pada 2027 mendatang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menegaskan Jawa Barat menjadi wilayah prioritas utama dalam strategi politik partai. Hal ini disampaikan sebagai langkah awal menghadapi Pemilu 2029.
Konsentrasi kekuatan politik nasional semakin bertumpu pada wilayah dengan jumlah pemilih besar. Jawa Barat, dengan basis 35,9 juta pemilih, menjadi medan strategis yang menentukan arah kontestasi pemilu ke depan sekaligus barometer efektivitas kerja partai dalam menjangkau masyarakat.