Kumpulan Berita

PPH.


Hot Issue
10 August 2026

6 Fakta Purbaya Tunda Pajak Marketplace, Berlaku 1 November 2026

Purbaya menunda pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform lokapasar (marketplace)

Nasional
4 August 2026

Partai Perindo Usul Ambang Bebas Pajak Marketplace agar UMKM Tak Terbebani di Tengah Lesunya Daya Beli

Menurut Ferry keberpihakan negara terhadap UMKM juga perlu diwujudkan dalam kebijakan perpajakan.

Hot Issue
4 June 2026

Ini Aturan Tarif PPh Final 0,5 Persen untuk PT dan CV

Memberikan kepastian hukum terkait pemanfaatan tarif PPh final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Hot Issue
1 June 2026

Aturan PPh Final UMKM 0,5% Direvisi, Ini Penerima Fasilitas Pajak hingga Ketentuannya

Aturan Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% direvisi. PPh final 0,5% ini berlaku bagi pelaku UMKM dengan pendapatan maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Hot Issue
17 April 2026

Pemerintah Bakal Tanggung PPh 21 di 2026, Ini Kriteria Pekerja dan Perusahaan yang Bebas Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendorong para pelaku industri untuk memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Saat ini, pemerintah menyiapkan Rp500 miliar untuk menanggung pajak yang dibebankan kepada pekerja.

Hot Issue
20 October 2025

Pajak E-Commerce Ditunda, Purbaya Tunggu Ekonomi RI Naik ke 6 Persen

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, seharusnya pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5?gi para merchant

Hot Issue
12 September 2025

Kasus Leony Viral, DJP: Warisan Tak Kena Pajak

DJP menegaskan warisan bukan objek PPh, merespon keluhan Leony terkait pajak balik nama warisan. Ahli waris bisa ajukan SKB PPh agar terbebas dari PPh final. BPHTB tetap berlaku sebagai pajak daerah. Masyarakat diimbau pahami aturan.

Hot Issue
Minggu 09 Februari 2025 09:05 WIB

Pegawai Sektor Padat Karya Bebas Pajak Penghasilan, Ini Penjelasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan insentif PPh 21 DTP berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2025, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025.