Kumpulan Berita
Kebijakan Wajib Halal akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.
Pelaku usaha, khususnya UMKM dan industri, didorong tidak melihat kewajiban tersebut sebatas pemenuhan regulasi
Hari pertama penyelenggaraan The 5th Summit of Halal 20 (H20) menghasilkan 39 kerja sama strategis untuk memperkuat ekosistem jaminan produk halal Indonesia
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu mendesak penguatan kedudukan hukum Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk diposisikan sebagai regulator tunggal, koordinator, sekaligus perumus kebijakan industri halal nasional.
Sertifikasi halal kini tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga faktor pembeda di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.