Kumpulan Berita
Rangkap Jabatan.
Tanggapi Putusan MK, Bahlil: Kolaborasi Anggota Polri di ESDM Sangat Membantu
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan anggota Polri yang menduduki jabatan di luar institusi
Soal Putusan MK, Pakar Sebut Bukan Melarang Polisi Menjabat di Luar Institusinya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mengenai Polri menuai pro kontra. Putusan itu terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil di luar struktur kepolisian.
Badan Pengatur BUMN Disahkan, Menteri Dilarang Rangkap Jabatan
RUU BUMN disahkan menjadi UU, membentuk Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) dan melarang menteri rangkap jabatan. UU ini juga mengatur dividen saham seri A, kesetaraan gender, dan perpajakan BUMN.
Selain Ubah Nomenklatur, DPR Larang Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Panja RUU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sepakat melarang menteri dan wamen merangkap jabatan, baik di direksi, komisaris, maupun dewas di BUMN.
Pengumuman! Menteri dan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan Komisaris
Komisi VI DPR RI melakukan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN).
Mensesneg Ungkap Masalah Rangkap Jabatan Bakal Dibahas di RUU BUMN
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas di Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Larangan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Bos Danantara: Kita Ikuti
CEO Danantara, Rosan Roeslani menyatakan akan mengikuti putusan MK yang melarang wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. MK memberikan tenggang waktu 2 tahun untuk penyesuaian.
RUPSLB Telkom Ditunda, Ini Penjelasan CEO Danantara
RUPSLB Telkom ditunda karena penyempurnaan proses dan menghormati Putusan MK terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri. CEO Danantara memastikan kepatuhan terhadap aturan dan tata kelola perusahaan yang baik.