Revisi UU KPK.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan sampai saat ini belum pernah membahas soal wacana perubahan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai pernyataan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tepat.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, merespons Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan setuju Undang-Undang (UU) KPK dikembalikan ke versi lama.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Yudi Purnomo Harahap meminta kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk tidak cuci tangan atau melemparkan kesalahan ke pihak lain, terkait dengan revisi UU KPK ketika itu.

Novel Baswedan mengungkapkan pernah bertemu dan berbincang dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.