Revisi UU Penyiaran

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Junico Siahaan, menilai DPR masih terus membahas mengenai kemungkinan pengaturan platform digital.

Kalangan kampus mendukung penuh dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang (RUU) Penyiaran tahun 2002.

Berbeda dengan dewan pers yang merupakan lembaga independen.

Revisi UU Penyiaran dinilai cacat prosedur dan mengancam demokrasi.

Setelah yudikatif dan legislatif berhasil dipreteli, kini giliran pers mau dikekang lewat Revisi UU Penyiaran.

Revisi UU Penyiaran berpotensi membungkam kemerdekaan pers di Indonesia.

Sebab Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan mengawasi beragama konten di platform media sosial.