Kumpulan Berita
Sebanyak 13 aturan baru disiapkan untuk berlaku mulai Juli 2026 setelah melalui proses validasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan laporan hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja Organisasi Maritim Internasional.
elegasi Indonesia mempromosikan pengusulan Selat Lombok sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA).
Delegasi Republik Indonesia aktif memberikan gagasan pada Sidang Komite Perlindungan Lingkungan Maritim ke-81.
Delegasi Republik Indonesia akan mengikuti sidang Komite Perlindungan Lingkungan Laut.
Pemerintah Indonesia menunjukkan peran aktifnya dalam persiapan menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) pada 2025.
BPK mengungkapkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja Organisasi Maritim Internasional
BPK RI ditunjuk menjadi Pemeriksa Eksternal Organisasi Maritim Internasional (IMO) periode 2024 sampai dengan 2027.