Amandemen UUD 1945

MPR mengklaim wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukan berasal dari pihaknya

Fadli menegaskan masa jabatan Presiden maksimal dua periode sudah tepat dan menjadi bagian dari konvensi, sebagaimana aturan konstitusi.

Bamsoet menegaskan, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyatakan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

PKS menilai jika masa jabatan Presiden ditambah, maka akan muncul lagi rezim otoriter dan oligarki.

PDIP tidak sepakat jika masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Arsul Sani mengatakan saat ini pihaknya sedang berupaya menampung aspirasi masyarakat terkait amandemen terbatas UUD 1945.

Hingga sekarang MPR masih terus melakukan kajian dan menampung aspirasi terkait wacana untuk melakukan amandemen UUD 1945.