Amsal Sitepu

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus dugaan markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Wira Arizona, membantah adanya upaya intimidasi terhadap Amsal Christy Sitepu.

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU), bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo terkait penanganan kasus hukum yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Reinhard Harve Sembiring, tengah diklarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap terdakwa Amsal Christy Sitepu.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Amsal Christy Sitepu, dalam sidang pembacaan putusan yang digelar, Rabu (1/4/2026).

Komisi III DPR menjadi penjamin dalam penangguhan penahanan terdakwa kasus dugaan korupsi Amsal Sitepu. Namun, langkah Komisi III membawa videografer itu dari Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan menuai sorotan karena kabarnya dilakukan sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) tiba di lokasi.

Amsal menyebut, auditor dan JPU menganggap jasa pembuatan video seperti editing, dubbing hingga perlengkapan syuting dianggap Rp0.

Namun demikian, Amsal mengaku menolak tekanan tersebut dan memilih tetap melawan untuk keadilan.

Anang juga mengungkap modus Amsal dan terdakwa lainnya yakni, melakukan mark up pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB).