Kumpulan Berita

Anggota DPR.


Nasional
28 August 2025

Siapa Salsa Erwina? Influencer Viral dan Diaspora Denmark yang Tantang Debat Ahmad Sahroni

SALSA Erwina adalah sosok influencer muda asal Indonesia yang kini tinggal sebagai diaspora di Denmark, dikenal luas.

Hot Issue
27 August 2025

Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta Berakhir November 2025

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa tunjangan rumah Rp50 juta untuk anggota DPR periode 2024-2029 hanya berlaku hingga Oktober 2025. Setelah itu, tidak ada lagi anggaran untuk tunjangan rumah.

Inspirasi Bisnis
26 August 2025

Segini Harta Kekayaan Primus Yustisio, Anggota DPR yang Pilih Berangkat Kerja Naik KRL dari Bintaro ke Senayan

Harta kekayaan Primus Yustisio, anggota DPR yang pilih berangkat kerja naik KRL dari Bintaro ke Senayan.

Hot Issue
25 August 2025

Benarkah Pajak Anggota DPR Ditanggung Negara? Ini Faktanya

Benarkah pajak anggota DPR ditanggung negara? Ini faktanya. Anggota DPR mengantongi tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) 21 senilai Rp2.699.813.

Kampus
25 August 2025

Ini Daftar Jurusan Kuliah yang paling Dibutuhkan untuk Jadi Anggota DPR, Berminat?

Ingin jadi anggota DPR? Ketahui jurusan kuliah paling relevan untuk bekal legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ilmu Politik, Hukum, Ekonomi, hingga Komunikasi jadi modal penting representasi rakyat dan solusi kebijakan.

Hot Issue
24 August 2025

5 Fakta Gaji Anggota DPR hingga Tunjangan Rumah Rp50 Juta, Raup Rp100 Juta per Bulan

Gaji anggota DPR periode 2024-2029 disorot usai mendapat tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.

Hot Issue
23 August 2025

Sri Mulyani Disorot! 4 Fakta dari Video Hoaks sampai Tunjangan DPR

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari isu soal tunjangan rumah anggota DPR hingga video hoaks

Hot Issue
22 August 2025

Apa Itu Tunjangan Kehormatan DPR yang Masuk di Daftar Gaji hingga Rp104 Juta?

Penghasilan anggota DPR mencapai Rp104 juta per bulan dengan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan kehormatan. Hal ini memicu kritik karena dinilai tidak sepadan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan kinerja DPR.