Apbd

Kepala Negara meminta anggaran untuk kegiatan seremonial sepertiperayaan ulang tahun kementerian dan pemerintah daerah, dialihkan untuk kebutuhan yang lebih berdampak

APBD tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan.

Namun, kata Ramadhan, capaian tersebut belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan APBD Muaro Jambi.

Penyusunan basis data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang akurat dinilai sangat penting

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Pemerintah memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) imbas aturan pembatasan belanja pegawai .

Keterbatasan APBD kini menjadi kendala serius bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana tersebut.

BI menegaskan bahwa data yang dipublikasikan merupakan hasil kompilasi dan verifikasi ketat