APBN 2026.

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan alokasi anggaran Rp40 triliun di tahun 2026, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Anggaran ini akan digunakan untuk belanja operasional, non-operasional, dan peningkatan produksi komoditas utama guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Menkeu Sri Mulyani ungkap APBN 2026 alokasikan Rp508 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos). Anggaran ini wujudkan komitmen pemerintah lindungi masyarakat tidak mampu sepanjang hayat melalui berbagai program dari bayi hingga lansia, mencakup PKH, KIP, beasiswa, jaminan kehilangan pekerjaan, subsidi KUR & JKN, serta bantuan lansia.

Bulog siap memaksimalkan anggaran Rp22,7 triliun dari pemerintah di tahun 2026 untuk membangun penggilingan beras modern dan membeli RMU canggih demi mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Sri Mulyani tegaskan APBN 2026 dirancang kredibel dan berkelanjutan. Pemerintah dorong sinergi dengan BUMN dan swasta untuk bagi beban negara dan pacu pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal pokok-pokok RUU APBN Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026, memicu perdebatan. Ekonom ragu target tercapai karena ketidakpastian global. Pemerintah optimis melalui transformasi ekonomi dan fiskal yang sehat.

Presiden Prabowo Subianto hapus tantiem dan pangkas jumlah direksi & komisaris BUMN. Langkah ini bertujuan efisiensi anggaran, perbaikan tata kelola, dan hindari akal-akalan. Komisaris bisa kantongi Rp40 miliar setahun hanya dengan rapat sekali sebulan.