Kumpulan Berita
Sri Mulyani tegaskan APBN 2026 dirancang kredibel dan berkelanjutan. Pemerintah dorong sinergi dengan BUMN dan swasta untuk bagi beban negara dan pacu pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal pokok-pokok RUU APBN Tahun Anggaran 2026.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru Rp781,86 triliun pada 2026.
Presiden Prabowo Subianto hapus tantiem dan pangkas jumlah direksi & komisaris BUMN. Langkah ini bertujuan efisiensi anggaran, perbaikan tata kelola, dan hindari akal-akalan. Komisaris bisa kantongi Rp40 miliar setahun hanya dengan rapat sekali sebulan.
Pemerintah memastikan kelanjutan pembangunan IKN pada 2026 dengan anggaran Rp6,3 triliun yang dialokasikan melalui APBN. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, pembiayaan IKN tetap diproses melalui KPBU dan investasi swasta. Proyek IKN masuk RPJMN 2025-2029, tetapi Prabowo tidak menyinggungnya dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026.
Pemerintah menargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp2.357 triliun atau naik 13,5 persen pada 2026. Ada pajak baru?
Pemerintah mengalokasikan Rp402 triliun untuk mewujudkan ketahanan energi di 2026.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pada tahun 2026 program perumahan yang akan mendapatkan dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit.