Badan Penerimaan Negara

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya belum berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Presiden Prabowo akan menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara sebagai bagian dari program prioritas RKP 2025. Selain itu, Prabowo juga menetapkan pendirian Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB.

Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara melalui Perpres No. 79 Tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparatur negara. Selain itu, Prabowo juga menetapkan pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN).

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali menguat setelah Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan. BPN, yang sejak lama diinginkan Prabowo, diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara. Ekonom Celios, Nailul Huda, menyoroti pentingnya BPN yang sempat tertunda di era Jokowi karena penolakan Sri Mulyani.

Badan Penerimaan Negara (BPN) diprediksi akan segera diresmikan setelah pergantian Menteri Keuangan. Wacana ini sebenarnya sudah lama ada sejak era Jokowi namun terhambat. Kini, Prabowo kembali menghidupkannya, terutama setelah tidak ada Sri Mulyani di Kemenkeu. Mungkinkah BPN akan terwujud?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak memiliki rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).